Peta lokasi Siprus (Cyprus).

Siprus adalah suatu pulau yang terletak di tengah-tengah Laut Mediterania bagian timur. Pulau tersebut berbatasan dengan lepas pantai Turki di utara, Afrika Utara di selatan, serta pantai barat Timteng di sebelah timur. Karena letaknya yang berada di Eropa selatan & di tengah-tengah laut, Siprus pun memiliki iklim yang relatif hangat.

Dikombinasikan dengan keindahan panorama & peninggalan bersejarahnya, Siprus menjadi salah satu tujuan wisata favorit para pelancong. Sayang, konflik berdarah antara etnis mayoritas Yunani dengan minoritas Turki di pulau tersebut telah membuat Siprus menjadi salah satu pulau paling membara pasca Perang Dunia Kedua...

Awal mula sengketa Siprus bisa ditelusuri sejak berabad-abad silam. Menjelang akhir abad ke-16, Kekaisaran Ottoman (Turki) menaklukkan pulau Siprus & menjadikannya sebagai bagian dari wilayah Ottoman. Masuknya Siprus sebagai bagian dari Kesultanan Ottoman diikuti dengan masuknya orang-orang Turki ke tanah Siprus.

Sejak periode itu, etnis Turki pun menjadi etnis paling dominan kedua sesudah etnis Yunani yang sudah menempati pulau tersebut sejak berabad-abad silam. Di bawah kendali Ottoman, kepala dari Gereja Siprus menjadi pemimpin dari populasi etnis Yunani di Siprus sekaligus mediator dengan pemerintah pusat Ottoman.



DI BAWAH KEKUASAAN OTTOMAN & INGGRIS

Pasca Perang Rusia-Turki yang berakhir pada tahun 1876, terjadi perundingan antara Kerajaan Inggris dengan Kesultanan Ottoman 2 tahun sesudahnya. Hasilnya, berdasarkan Konvensi Siprus di tahun yang sama, Siprus menjadi wilayah prokterat Inggris di mana Inggris boleh memakai pulau tersebut sebagai pangkalan militernya untuk membantu Turki menghadapi invasi Rusia berikutnya.

Namun menyusul pecahnya Perang Dunia I di mana Inggris & Turki berada di kubu yang berseberangan, Siprus akhirnya menjadi milik Inggris sepenuhnya sejak tahun 1914. Inggris kemudian menawarkan Pulau Siprus ke Yunani pada tahun 1915 dengan harapan Yunani akan membantu Inggris dalam peperangan, namun tawaran itu ditolak oleh Perdana Menteri Yunani yang memilih tetap bersikap netral selama perang berlangsung.

Pasca runtuhnya Ottoman & berdirinya Republik Turki di tahun 1923, pemerintah Turki menyatakan bahwa mereka mengakui kekuasaan Inggris atas pulau tersebut. Pernyataan tersebut lalu direspon dengan upaya-upaya pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Yunani Siprus terhadap otoritas Inggris di pulau tersebut demi mengupayakan penyatuan Siprus dengan Yunani (dikenal juga dengan istilah "enosis").

Demonstrasi mendukung enosis. (Sumber)

Pasca Perang Dunia II, Yunani mulai mengupayakan enosis & membawa isu tersebut ke PBB dengan berpegang pada hasil referendum yang diadakan oleh pihak Gereja Siprus di mana 97 % komunitas Yunani Siprus menyetujui enosis. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah, referendum tersebut diboikot oleh komunitas Turki Siprus.

Negara Turki sendiri menentang upaya enosis karena menurut Turki, Siprus terdiri dari 2 etnis dominan (Turki & Yunani) & masing-masing etnis harus diberi kebebasan mendirikan wilayah sendiri-sendiri. Ide Turki tersebut kemudian dikenal dengan istilah "taksim". Inggris selaku penguasa berdaulat Siprus sendiri cenderung bersikap netral dalam masalah ini karena baik Yunani maupun Turki sama-sama merupakan anggota NATO.

Sebagai akibat dari upaya enosis yang selalu mendapat penolakan dari Inggris, tahun 1955 sejumlah orang yang berasal dari etnis Yunani Siprus pimpinan George Grivas mendirikan kelompok bersenjata yang bernama Ethniki Organosis Kyprion Agoniston (EOKA; Organisasi Nasional Pejuang Siprus) dengan tujuan memperjuangkan enosis melalui aksi-aksi bersenjata.

Aksi-aksi bersenjata EOKA yang mencakup pemboman, penembakan, & sabotase pada awalnya hanya ditujukan kepada pihak otoritas Inggris. Namun belakangan, mereka juga mengincar komunitas Turki di Siprus. Maka, 3 tahun kemudian, komunitas Turki di Siprus mendirikan kelompok bersenjata bernama Türk Mukavemet Teskilati (TMT; Organisasi Perlawanan Turki) untuk melindungi komunitas Turki Siprus dari serangan EOKA.

Logo dari EOKA & TMT. (Sumber)

Tahun 1959, Inggris mengimplementasikan apa yang dikenal sebagai Perjanjian Zurich-London. Proses pembuatan perjanjian tersebut tidak melibatkan pihak Yunani & Turki, namun keduanya menyetujui perjanjian tersebut.

Beberapa poin penting dari perjanjian itu adalah isu taksim & enosis tidak boleh dimunculkan, presiden Siprus haruslah dari etnis Yunani & wakilnya haruslah etnis Turki, serta Inggris tetap boleh menempatkan pangkalan militernya di Siprus. Siprus kemudian resmi dimerdekakan pada tanggal 15 Agustus 1960 dengan Inggris, Yunani, & Turki bertanggung jawab atas kelanggengan perjanjian tersebut dengan bersandar pada Traktat Jaminan & Traktat Aliansi.



MUNCULNYA KONFLIK ETNIS PASCA KEMERDEKAAN

Setelah Siprus merdeka, masalah baru langsung muncul. Sistem birokrasi yang dibuat di Siprus untuk mengakomodasi kepentingan etnis Turki dianggap terlalu berbelit-belit & tidak efisien sehingga aktivitas pemerintahan jadi sulit berjalan, terutama yang berkaitan dengan tata kota & perpajakan. Maka pada tahun 1963, Presiden Makarios mengajukan 13 amandemen untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul.

Beberapa poin penting dari amandemen tersebut adalah penghapusan hak veto yang selama ini dimiliki presiden-wakil presiden, meninggalkan usulan sistem tata kota yang diinginkan etnis Turki Siprus, & penerapan sistem persentase populasi dalam sistem birokrasi sipil - menggantikan sistem birokrasi sebelumnya yang dianggap tidak proporsional karena porsi etnis Turki dalam parlemen jauh lebih besar dibandingkan persentase populasi mereka yang sebenarnya (saat itu populasi etnis Turki Siprus kurang dari 20 %). Usulan amandemen tersebut langsung ditolak oleh komunitas Turki Siprus dalam parlemen.

Di tahun yang sama dengan keluarnya amandemen, muncul dokumen kontroversial bernama "Rencana Akritas" di antara komunitas Yunani Siprus dalam parlemen. Inti dari rencana tersebut adalah adanya aksi-aksi serangan terencana yang ditujukan kepada komunitas Turki di Siprus untuk memaksa mereka pergi sesegera mungkin sebelum adanya intervensi pihak asing, sehingga etnis Yunani bisa mendominasi pemerintahan lokal Siprus & segera mengupayakan enosis.

Milisi Turki Siprus di Limassol. (Sumber)

Komunitas Turki Siprus melihat Rencana Akritas sebagai ancaman terhadap eksistensi mereka di Siprus, sehingga hubungan antar komunitas pun kian memanas sejak itu. Bulan Desember 1963, terjadi aksi serangan oleh kelompok paramiliter Yunani yang ditujukan kepada komunitas Turki di Nikosia & Larnaca pasca kerusuhan yang timbul antara sekelompok penduduk Turki Siprus dengan pasukan pengawal salah seorang menteri Yunani Siprus di Nikosia.

Aksi kelompok paramiliter Yunani tersebut lantas dibalas kelompok paramiliter Turki TMT. Siprus pun akibatnya berubah menjadi medan perang yang berdarah ketika muncul aksi saling serang & saling bunuh antar etnis yang mengakibatkan munculnya ratusan korban tewas & hilang, di mana mayoritasnya merupakan etnis Turki. Sementara ribuan lainnya yang selamat kehilangan tempat tinggal & terpaksa tinggal di kamp-kamp pengungsian.

Periode ini juga ditandai dengan eksodus besar-besaran etnis Turki keluar Siprus. Merasa berkepentingan atas nasib warganya di Siprus & memiliki status sebagai salah satu negara penanggung jawab keamanan di Siprus, Turki mengultimatum kalau mereka akan mengirimkan pasukan militer ke sana. Sejak tahun 1964, Turki sudah menyiagakan jet-jet tempurnya di atas Siprus.

Di tahun yang sama, serangan-serangan sporadik terhadap komunitas Turki di Siprus juga berlanjut meskipun pembicaraan gencatan senjata sedang berjalan. Merasa khawatir bahwa Turki bisa menyerbu Siprus setiap saat, Presiden Makarios mendirikan angkatan bersenjata Garda Nasional yang terdiri dari orang-orang sipil Yunani Siprus yang direkrut dengan sistem mirip wajib militer & kelak menjadi tentara resmi dari negara Siprus.

Salah satu peristiwa penting di tahun 1964 adalah pertempuran di desa Kokkina, Siprus utara. Sejak konflik etnis meletus, komunitas Turki Siprus telah terkonsentrasi di Siprus utara, khususnya Kokkina. Otoritas Yunani Siprus melihat komunitas Turki memakai wilayah tersebut untuk mengimpor persenjataan serta relawan perang dari Turki secara diam-diam & melihatnya sebagai bentuk intervensi asing secara tersembunyi.

Kokkina di tahun 2002. (Sumber)

Maka, pada tanggal 6 Agustus 1964, pasukan gabungan Garda Nasional & tentara Yunani pimpinan George Grivas mengepung desa Kokkina dengan bantuan artileri & armada laut. Komunitas Turki Siprus yang berada di sana pun kemudian meresponnya dengan perlawanan memakai senjata seadanya.

Turki yang merasa berkepentingan untuk melindungi keselamatan warganya di sana & masih terikat dengan perjanjian keamanan Siprus memutuskan untuk ikut serta dalam konflik di Kokkina. Tanggal 8 Agustus, pesawat-pesawat tempur Turki membombardir sejumlah target di Siprus. Akibat intervensi militer yang dilakukan Turki, relasi antara Turki dengan Yunani menegang & kedua negara sempat menambah jumlah pasukannya di perbatasan.

Di lain pihak, Uni Soviet turut melibatkan diri dengan mengancam akan menginvasi Turki bila Turki meneruskan intervensi militernya di Siprus. Pemerintah Siprus juga turut menambahkan akan menghancurkan setiap desa yang dihuni oleh etnis Turki bila Turki tidak menghentikan aksinya. Gencatan senjata akhirnya dicapai pada tanggal 9 Agustus 1964 & pasukan perdamaian PBB mulai diterjunkan di Siprus.



KUDETA PEMERINTAHAN SIPRUS

Tahun 1967, terjadi kudeta di Yunani yang dilakukan oleh sekelompok anggota militer sayap kanan. Sejak itu, Yunani dikuasai oleh rezim junta militer yang didukung oleh AS, tapi dikecam oleh negara-negara Eropa. Pemerintahan baru Yunani tersebut selanjutnya menekan Presiden Makarios untuk segera merealisasikan enosis.

Namun Makarios - yang tidak tertarik untuk bekerja sama dengan pemerintahan militer Yunani & berusaha menghindari aksi-aksi yang bisa memprovokasi Turki - memutuskan untuk mulai meninggalkan impian enosis. Keputusan Makarios tersebut menimbulkan rasa tidak senang dari pihak junta militer Yunani & komunitas Yunani di Siprus yang pro-enosis.

Bulan November 1967, beberapa anggota paramiliter Yunani EOKA-B di bawah pimpinan George Grivas - tokoh yang dulu juga pernah mendirikan kelompok paramiliter EOKA - melakukan sejumlah serangan ke pemukiman komunitas Turki di Siprus utara sehingga puluhan penduduk sipil Turki Siprus terbunuh. Tindakan Grivas & pasukannya tersebut mengundang kemarahan Turki yang kembali mengancam akan mengirimkan pasukannya ke Siprus.

Junta militer Yunani. (Sumber)

Ancaman Turki tersebut lalu diikuti dengan mundurnya Grivas dari posisinya sebagai pemimpin pasukan Yunani di Siprus & dipangkasnya jumlah personil Garda Nasional oleh Presiden Makarios. Makarios juga menyatakan bahwa upaya enosis sudah mustahil untuk dilaksanakan dalam waktu dekat & ia mulai mengumpulkan dukungan dari anggota Yunani Siprus berhaluan kiri yang anti-enosis. Di saat bersamaan, komunitas Turki Siprus juga membentuk badan pemerintahan sendiri menyusul rasa tidak puas terhadap pemerintah Siprus yang dianggap bersikap represif terhadap komunitas Turki Siprus.

Pihak junta militer Yunani serta komunitas Yunani Siprus yang pro-enosis menuduh Makarios sebagai pengkhianat & penghalang bagi mereka untuk mencapai tujuan enosis. Maka, pada bulan Juli 1974, kelompok paramiliter EOKA-B & Garda Nasional yang disponsori oleh junta militer Yunani melakukan upaya kudeta terhadap pemerintahan Siprus. Makarios yang menjadi target utama dari kudeta tersebut berhasil melarikan diri keluar Siprus dengan bantuan angkatan udara Inggris di Siprus. Sepeninggal Makarios, Nikos Sampson yang pro-enosis diangkat menjadi presiden baru Siprus.



INVASI TURKI & BERDIRINYA SIPRUS UTARA

Aksi kudeta terhadap pemerintahan Siprus tersebut langsung mengundang perhatian Turki. Setelah tidak berhasil menggalang dukungan dari Inggris selaku salah satu negara yang juga bertanggung jawab atas keamanan Siprus, Turki kemudian menyatakan akan segera mengirimkan pasukan ke Siprus.

Ada 2 dasar hukum yang digunakan oleh Turki untuk mendukung invasinya. Dasar hukum pertama adalah Artikel 1 dalam Traktat Jaminan tahun 1960 yang intinya menyatakan bahwa negara-negara penjamin (Turki, Inggris, & Yunani) memiliki wewenang untuk mencegah upaya aneksasi Siprus oleh negara penjamin lainnya.

Dasar hukum kedua adalah Artikel 4 yang menyatakan kalau negara penjamin boleh memakai kekuatan militer untuk mencegah upaya aneksasi tersebut. Operasi militer Turki di Siprus tersebut juga dikenal di Turki dengan nama "Operasi Attila" & "Operasi Perdamaian 1974".

Pasukan Turki saat mendarat di pantai utara Siprus. (Sumber)

Pasukan Turki tiba di pantai utara Siprus pada tanggal 20 Juli 1974. Di sana, mereka langsung mendapat aksi perlawanan dari pasukan pejuang Yunani Siprus ELDYK & Garda Nasional. Tiga hari kemudian, gencatan senjata diumumkan & perundingan damai antara perwakilan Turki dengan Siprus dilakukan.

Dalam perundingan, Turki meminta pemerintah Siprus menerima usulan Turki untuk membentuk negara federasi & melakukan transfer populasi. Pemerintah Siprus meminta diberi waktu hingga 2 hari untuk mengkonsultasikan usulan Turki tersebut dengan Yunani. Namun keinginan Siprus ditolak oleh Turki yang curiga kalau Siprus akan menggunakan waktu tersebut untuk berkonspirasi dengan Yunani.

Tanggal 14 Agustus 1974 pasca kebuntuan dalam perundingan, Turki melancarkan gelombang serangan kedua ke Siprus yang juga dikenal sebagai "Operasi Attila II". Dalam gelombang serangan keduanya itu, Turki berhasil menguasai wilayah-wilayah penting di Siprus utara dari tangan pasukan gabungan Garda Nasional & ELDYK, termasuk wilayah utara Nikosia yang merupakan ibukota Siprus.

Ketika Turki mengakhiri gelombang serangan keduanya pada tanggal 17 Agustus, pasukan Turki telah berhasil menguasai 38 % dari wilayah total Siprus. Pasukan Turki mengklaim bahwa ada 250 korban tewas & 550 terluka dari pihak mereka serta 700 tahanan perang dari pihak musuh yang mereka tahan selama operasi militer.

Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah korban sipil tewas selama operasi militer Turki di Siprus, namun diperkirakan jumlahnya mencapai 600 lebih - baik dari etnis Yunani maupun Turki Siprus - dengan ratusan ribu etnis Yunani Siprus yang selamat mengungsi keluar Siprus. Namun berkat invasi Turki ke Siprus juga, kudeta di Siprus berhasil digagalkan & Makarios kembali ke Siprus setelah sebelumnya berada di luar Siprus usai melarikan diri dari upaya kudeta. Invasi Turki di Siprus juga diikuti dengan tumbangnya rezim junta militer Yunani.

Wilayah Siprus utara (kuning) hasil taklukan militer Turki. (Sumber)

Tahun 1975, Negara Federasi Siprus Turki (Kibris Türk Federe Devleti) didirikan di wilayah Siprus utara yang dikuasai Turki sebagai langkah awal pembentukan negara federasi Siprus oleh komunitas Turki Siprus. Pembentukan federasi tersebut tidak diakui oleh Siprus & dunia internasional sehingga pembicaraan panjang pun dilakukan.

Selama periode tersebut, Turki juga merelokasi puluhan ribu warganya ke wilayah utara Siprus, sehingga wilayah utara dalam perkembangannya didominasi oleh etnis Turki. Etnis Yunani Siprus di lain pihak beramai-ramai menyingkir ke wilayah selatan.

Setelah pembicaraan panjang mengenai pembentukan federasi Siprus oleh komunitas Turki Siprus dengan komunitas Yunani Siprus gagal menemukan titik terang, wilayah utara mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 15 November 1983 dengan nama resmi "Republik Turki Siprus Utara" (Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti) atau biasa disingkat "Siprus Utara" yang beribukota di Nikosia bagian utara dengan Rauf Denktas sebagai presiden pertamanya.

Deklarasi kemerdekaan tersebut tidak mendapat pengakuan oleh dunia internasional, kecuali oleh Turki sendiri, yang diikuti dengan aksi embargo dunia internasional terhadap Siprus Utara. Pasca deklarasi kemerdekaan Siprus Utara, PBB lalu mendirikan "zona penyangga" (buffer zone) di daerah perbatasan Siprus Utara dengan wilayah selatan Siprus.

Bendera Turki & Siprus Utara. (Sumber)

Menurut pihak Turki Siprus, pemerintah Siprus gagal melindungi & bahkan cenderung mendukung aksi pemusnahan etnis Turki Siprus selama periode konflik etnis untuk memaksa etnis Turki Siprus pergi, termasuk kepada mereka yang sedang ada di dalam birokrasi pemerintahan Siprus. Buntutnya, pihak Turki Siprus pun kemudian membentuk pemerintahan sendiri pada tahun 1967 yang berujung pada pendirian Republik Turki Siprus Utara ini demi tetap mengakomodasi kepentingan komunitas Turki di Siprus.

Di pihak yang berseberangan, kelompok Yunani Siprus menganggap bahwa tindakan etnis Turki Siprus menarik diri dari pemerintahan de jure Siprus adalah tindakan sukarela - bukan karena tekanan akibat konflik etnis - sambil menyebut kalau tindakan pendirian Siprus Utara sebagai bentuk separatisme & mengandung agenda tersembunyi Turki. Pihak Yunani Siprus juga mengklaim bahwa selama operasi militernya di Siprus, militer Turki melakukan pembantaian & pengusiran terhadap etnis Yunani Siprus.



PERKEMBANGAN TERAKHIR

Hingga sekarang, Turki masih menempatkan sekitar 40.000 personil militernya di Siprus Utara & keberadaan Siprus Utara masih belum diakui sebagai negara berdaulat oleh dunia internasional, kecuali oleh Turki sendiri. Di sisi lain, sejak pembentukan Siprus Utara & zona penyangga, aksi-aksi kekerasan dalam skala besar tidak pernah terjadi lagi selain aksi-aksi demonstrasi & insiden kecil antar tentara di perbatasan.

Upaya-upaya pembicaraan belakangan terus dilakukan untuk memperbaiki relasi antara etnis Turki Siprus dengan Yunani Siprus yang meregang sejak konflik meletus, serta untuk mengupayakan penyatuan kembali Siprus. Pasalnya meskipun keberadaan Siprus Utara tidak diakui dunia internasional, pemerintah de jure Siprus tetap tidak mampu mengontrol wilayah Siprus Utara.

Suasana di perbatasan zona penyangga kota Nikosia.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk penyatuan Siprus adalah proposal "Rencana Annan" yang diajukan oleh PBB tahun 2004. Inti dari proposal ini adalah pembentukan pemerintahan federal gabungan antara komunitas Turki Siprus dengan Yunani Siprus dengan komposisi masing-masing etnis dalam badan pemerintahan sebesar 50:50.

Proposal tersebut disetujui oleh mayoritas penduduk Turki Siprus dalam referendum, namun ditolak oleh komunitas Yunani Siprus. Sebagai akibatnya, proposal itu pun gagal diimplementasikan & nasib upaya rekonsiliasi Siprus kembali menjadi tanda tanya.

Lepas dari upaya-upaya rekonsiliasi yang gagal & masih terus berlangsung, kita tentu berharap segera ditemukan solusi untuk menyatukan kembali komunitas Yunani Siprus & Turki Siprus yang menguntungkan kedua belah pihak sehingga permusuhan antar etnis bisa segera berakhir & perdamaian yang sebenarnya - bukan berdasarkan kekuatan militer serta fanastime masing-masing pihak - bisa benar-benar tercapai...  -  © Rep. Eusosialis Tawon



RINGKASAN PERANG

Waktu & Lokasi Pertempuran
- Waktu : 1963 - 1974
- Lokasi : Siprus

Pihak yang Bertempur
(Grup)  -  TMT
(Negara)  -  Turki
       melawan
(Grup)  -  EOKA, EOKA-B

Hasil Akhir
- Kemenangan pihak Turki Siprus
- Berdirinya negara Siprus Utara yang tidak diakui dunia internasional

Korban Jiwa
Tidak jelas



REFERENSI

Country Studies - Cyprus - Intercommunal Violence
GlobalSecurity.org - Turkey's Invasion of Greek Cyprus
North Cyprus - Akritas Plan
Wikipedia - Modern history of Cyprus
Wikipedia - Northern Cyprus
Wikipedia - Turkish invasion of Cyprus