Bendera Malaysia.

Malaysia adalah nama dari sebuah negara kerajaan yang terletak di Semenanjung Malaka & Pulau Kalimantan bagian utara. Negara ini bukanlah negara yang asing bagi mereka yang tinggal di Indonesia sebagai akibat dari lokasi Malaysia yang berada tepat di sebelah utara di Indonesia.

Jika dibandingkan dengan Thailand selaku negara tetangga Malaysia di sebelah utara, baik Malaysia maupun Thailand sama-sama termasuk dalam kawasan Asia Tenggara & menerapkan sistem pemerintahan monarki konstitusional yang berarti posisi kepala pemerintahan masing-masing negara dipegang oleh perdana menteri.

Jika diperhatikan secara lebih seksama, barulah terlihat kalau sistem monarki kedua negara tidak benar-benar serupa. Jika posisi raja Thailand selalu dipegang oleh keturunan dinasti Chakri dengan masa jabatan seumur hidup, maka posisi raja / sultan Malaysia dipegang secara bergiliran dengan masa jabatan yang dibatasi.

Hal itu sendiri dimungkinkan karena ada 9 kesultanan lebih kecil yang menyusun wilayah Malaysia di Semenanjung Malaka. Salah satu dari sultan tersebut dipilih setiap 5 tahun sekali untuk menempati posisi Yang Dipertuan Agong, sebutan resmi untuk sultan Malaysia. Adanya kerajaan-kerajaan kecil yang menyusun Malaysia tidak lepas dari sejarah pendirian negara yang bersangkutan.

Tahun 1606, Kesultanan Johor yang wilayahnya mencakup sebagian Semenanjung Malaka & wilayah modern Riau membuat perjanjian dengan serikat dagang VOC yang berasal dari Belanda. Via perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk bekerja sama memerangi pasukan Portugis di Malaka. Sebagai gantinya, VOC memperoleh hak untuk mendirikan benteng & pos dagang di Malaka begitu Portugis berhasil dikalahkan.

Kesepakatan tersebut terbukti berbuah positif bagi Johor & VOC setelah pada tahun 1641 keduanya berhasil menggusur Portugis keluar dari Malaka. Ketika VOC mengalami kebangkrutan pada tahun 1800, wilayah kekuasaan VOC di Malaka kemudian berpindah tangan ke pemerintah Belanda.

Sementara itu di luar Semenanjung Malaka, terdapat serikat dagang East India Company (EIC) yang aslinya berasal dari Inggris & menjadikan India serta Cina sebagai daerah operasi utamanya. Karena Malaka terletak di antara India & Cina, EIC pun mulai tertarik untuk ikut mendirikan pos dagang di Malaka sebagai tempat transit.

Maka, pada tahun 1786 EIC terlibat perjanjian dengan Kesultanan Kedah yang terletak di utara Semenanjung Malaka. EIC berjanji akan membantu melindungi Kedah dari ancaman Kerajaan Siam (Thailand) & Dinasti Konbaung (Myanmar). Sebagai gantinya, EIC diperbolehkan menyewa Pulau Penang yang terletak di sebelah barat Semenanjung Malaka.

Peta lokasi Pulau Penang. (bbc.co.uk)

Perjanjian tersebut bagi Kedah ternyata hanyalah janji kosong belaka karena kenyataannya EIC enggan membantu Kedah ketika terlibat konflik dengan negara-negara tetangganya. Maka, pasukan Kedah pun melancarkan invasi ke Pulau Penang, namun gagal & pulau tersebut selanjutnya tetap berada di tangan EIC dengan status sewaan.

Wilayah Kedah justru malah kembali bertambah sempit setelah pada tahun 1800, kawasan pesisir Semenanjung Malaka yang berseberangan langsung dengan Pulau Penang turut disewa oleh EIC. Di masa kini, kawasan pesisir tersebut oleh penduduk Malaysia dikenal dengan nama "Seberang Perai". Jumlah wilayah kekuasaan EIC di Malaka & sekitarnya dalam perkembangannya kian bertambah setelah pada tahun 1824, EIC membeli Pulau Tumasik / Singapura dari Kesultanan Johor.

Tahun 1824, Inggris & Belanda terlibat perjanjian mengenai pembagian wilayah kekuasaan di Asia Tenggara. Berdasarkan perjanjian ini, Belanda setuju untuk menyerahkan wilayah kekuasaannya di Malaka kepada Inggris / EIC. Sebagai gantinya, Belanda memiliki hak mutlak untuk memperluas wilayah kekuasaannya di Sumatra.

Semenanjung Malaka merupakan kawasan yang sangat penting bagi EIC karena kawasan tersebut kaya akan timah & karet. Para imigran Cina & Tamil (India) mulai berduyun-duyun mengalir ke Malaka untuk bekerja di tambang timah & perkebunan karet. Ketika jumlah mereka semakin banyak, para imigran Cina ini kemudian membentuk kelompok-kelompok bawah tanah seperti Ghee Hin & Hai San.



BERAWAL DARI PERAK

Selain memanfaatkan wilayah milik kesultanan-kesultanan Malaka sebagai penyuplai sumber daya, Inggris selalu berusaha untuk tidak terlibat dalam urusan politik setempat. Namun hal tersebut akhirnya berubah menyusul wafatnya Sultan Perak pada tahun 1871. Konflik pun timbul antara bangsawan-bangsawan setempat mengenai siapa yang pantas menjadi sultan baru.

Terjadinya kekosongan kekuasaan juga berdampak pada timbulnya pertikaian antara kelompok Ghee Hin & Hai San akibat memperebutkan tambang timah. Sadar kalau konflik di Perak akan berdampak pada macetnya pasokan timah, Inggris pun memutuskan untuk turun tangan & berunding dengan para bangsawan setempat.

Diorama Perjanjian Pangkor di Museum Nasional Malaysia. (muziumnegara.gov.my)

Tahun 1874, perwakilan Inggris & bangsawan-bangsawan Perak berhasil mencapai kesepakatan yang dikenal sebagai Perjanjian Pangkor. Berdasarkan perjanjian ini, Abdullah bakal menjadi sultan Perak yang baru. Sementara rivalnya yang bernama Ismail bersedia melepas klaim sultan setelah dijanjikan uang pensiunan sebagai kompensasinya.

Perjanjian ini juga memberi hak bagi Inggris untuk menempatkan penasihatnya di Perak & mempengaruhi kebijakan-kebijakan sultan. Masih di tahun yang sama, Inggris juga menjadi penengah antara kelompok Ghee Hin & Hai San. Hasilnya, kedua belah pihak setuju untuk melakukan gencatan senjata, melakukan pertukaran tawanan, & membiarkan senjatanya dilucuti.

Peristiwa di Perak lantas mendorong Inggris untuk turut campur lebih dalam dalam politik domestik di Malaka. Negara-negara kerajaan di Malaka seperti Pahang, Selangor, hingga Negeri Sembilan dipaksa menerima keberadaan penasihat Inggris di ibukotanya masing-masing untuk ikut campur dalam kebijakan yang hendak diambil oleh sultan.

Sebagai gantinya, sultan di kerajaan-kerajaan tadi tetap diperbolehkan bertahta. Inggris juga sepakat menanggung urusan keamanaan masing-masing kerajaan. Tahun 1895, semua kerajaan Malaka yang berada di bawah perlindungan Inggris tadi membentuk Federasi Negara-Negara Melayu.

Tahun 1909, wilayah kekuasaan Inggris di Semenanjung Malaka bertambah setelah Siam bersedia menyerahkan kerajaan-kerajaan bawahannya di sebelah selatan kepada Inggris. Sementara itu di Kalimantan utara, Kesultanan Brunei menyerahkan Pulau Labuan kepada Inggris supaya Inggris bisa membantu menumpas bajak laut yang beroperasi di pesisir utara Kalimantan. Lalu pada tahun 1881, perusahaan British North Borneo Company (BNBC) mengontrak wilayah cikal bakal Sabah dari Kesultanan Sulu & menamainya "North Borneo" (Kalimantan Utara).

Peta Kalimantan di tahun 1840.

Di sebelah barat North Borneo, terdapat kesultanan lain yang bernama Brunei. Pada tahun 1841, sebagian wilayah Brunei yang menjadi cikal bakal Sarawak diserahkan kepada James Brooke - pensiunan militer Inggris - karena sultan Brunei merasa senang atas keberhasilan Brooke meredam pemberontakan suku-suku setempat.

Seiring berjalannya waktu, wilayah Sarawak yang dipimpin oleh Brooke kian bertambah luas. Baik North Borneo maupun Sarawak sama-sama tidak berada di bawah kendali Inggris secara langsung, namun Inggris sejak akhir abad ke-19 bertanggung jawab atas urusan keamanan kedua daerah tadi.

Tahun 1941, pasukan Jepang menginvasi Asia Tenggara semasa berlangsungnya Perang Dunia II. Karena pasukan Inggris di Asia Tenggara berada dalam kondisi tidak siap & masih sibuk dengan perang melawan Jerman di Front Eropa, pasukan Jepang berhasil menaklukkan koloni Inggris di Asia Tenggara tanpa kesulitan berarti.

Ketika Perang Dunia II berakhir di tahun 1945 dengan kekalahan Jepang, Malaka kembali berada di bawah kendali Inggris. Setahun kemudian, Sarawak & North Borneo secara resmi menjadi koloni Inggris karena efek kerusakan yang ditimbulkan oleh perang & pendudukan Jepang tidak bisa lagi ditanggung oleh pemilik masing-masing wilayah.



MENUJU MALAYSIA MERDEKA

Untuk meringankan beban ekonominya seusai Perang Dunia II, Inggris berencana memberikan kemerdekaan pada Melayu Inggris (sebutan lain untuk koloni Inggris di Semenanjung Malaka). Namun kesulitan terbesar dari pelaksanaan rencana tersebut adalah rakyat Melayu Inggris sendiri memiliki perbedaan pendapat mengenai konsep negara merdeka yang mereka inginkan.

Etnis Melayu yang dimotori oleh kelompok United Malays National Organisation (UMNO) menginginkan negara merdeka dengan hak-hak istimewa bagi etnis Melayu (Bumiputra). Sementara etnis minoritas Cina ingin supaya Melayu Inggris merdeka dengan hak-hak individu yang setara untuk seluruh rakyatnya.

Demonstrasi oleh UMNO. (thenutgraph.com)

Tahun 1948, Federasi Melayu didirikan di Semenanjung Malaka di mana urusan keamanan & hubungan luar negerinya berada di tangan Inggris. Pendirian federasi ini dianggap sebagai kemenangan bagi etnis Melayu karena para sultan di Semenanjung Malaka tetap diperbolehkan memegang tahtanya. Namun di lain pihak, etnis Cina yang berhaluan radikal menolak pendirian federasi ini sehingga timbullah pemberontakan.

Pelaku utama pemberontakan tersebut adalah Parti Komunis Malaya (PKM) yang kebetulan komposisi anggotanya didominasi oleh etnis Cina. Namun berkat pemilihan taktik militer yang tepat & janji kemerdekaan atas Federasi Melayu, Inggris pada akhirnya berhasil menjinakkan pemberontakan ini pada tahun 1960.

Jika etnis Cina yang berhaluan radikal menjadi simpatisan dari PKM, maka etnis Cina yang berhaluan moderat membentuk kelompok tersendiri yang bernama Malayan Chinese Association (MCA). MCA kemudian membentuk koalisi politik dengan UMNO & Malayan Indian Congress (MIC) yang keanggotaannya didominasi etnis India untuk mengikuti pemilu.

Koalisi ketiganya juga terlibat perundingan dengan Inggris untuk menentukan konstitusi bagi negara Melayu merdeka kelak. Hasilnya, didapatlah kesepakatan kalau bahasa Melayu akan menjadi bahasa nasional & kepala negara Melayu akan diambil dari sultan-sultan Malaka.

Tahun 1957, Federasi Melayu secara resmi menjadi negara merdeka dengan Tunku Abdul Rahman sebagai perdana menteri pertamanya. Sementara Singapura & Kalimantan utara masih berstatus sebagai koloni Inggris (Singapura sempat memerdekakan diri pada tahun 1959). Rahman kemudian mengusulkan untuk mendirikan negara baru yang wilayahnya mencakup Melayu, Singapura, Sarawak, & North Borneo (Sabah).

Tahun 1963, penyatuan antara wilayah-wilayah tadi akhirnya benar-benar terwujud & negara Malaysia secara resmi telah berdiri. Sistem pemerintahan Malaysia pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan sistem pemerintahan Federasi Melayu merdeka.

Tentara Australia di Kalimantan. (awm.gov.au)

Pendirian Malaysia ternyata mendapat penolakan dari Indonesia & Filipina. Indonesia yang masih dipimpin oleh Sukarno menganggap Malaysia aslinya hanyalah negara boneka bentukan penjajah Barat. Sementara Filipina hingga sekarang merasa memiliki klaim atas wilayah Sabah dengan merujuk pada kesepakatan antara BNBC & Kesultanan Sulu.

Penolakan yang ditunjukkan oleh Indonesia akhirnya memuncak menjadi konflik terbuka yang dikenal sebagai Kontrontasi Indonesia-Malaysia. Beruntung bagi Malaysia, konflik tersebut tidak berlanjut lebih lama lagi setelah Sukarno turun dari posisinya di tahun 1966.

Masalah bagi Malaysia bukan hanya datang dari luar negeri, tapi juga dari Singapura yang berpenduduk mayoritas etnis Cina & sektor politiknya didominasi oleh People's Action Party (PAP). PAP merasa tidak suka dengan konstitusi Malaysia yang mengistimewakan etnis Melayu. Sementara UMNO merasa kalau Singapura hanyalah penghisap sumber daya & ancaman bagi kesejahteraan etnis Melayu di tanah airnya sendiri.

Maka, pada bulan Agustus 1965 Singapura pun dikeluarkan dari Malaysia & wilayah Malaysia tidak mengalami perubahan lagi sejak itu.  -  © Rep. Eusosialis Tawon



BIODATA

Nama resmi : Malaysia
Tahun aktif : 1963 - sekarang
Ibukota : Kuala Lumpur
Bentuk pemerintahan : monarki konstitusional
Luas wilayah : 329.847 km persegi
Mata uang : ringgit
Bahasa nasional : Melayu, Inggris



REFERENSI

 - . 2008. "Chinese Engagement". Encyclopaedia Britannica, Chicago, AS.

 - . 2008. "Pangkor Engagement". Encyclopaedia Britannica, Chicago, AS.

Australian War Memorial. 2016. "Indonesian Confrontation, 1963-66".
(www.awm.gov.au/articles/atwar/indonesian-confrontation)

Biography.com. 2014. "Tunku Abdul Rahman".
(www.biography.com/political-figure/tunku-abdul-rahman)

Dugdale-Pointon, T.. 2007. "The Malayan Emergency (1947-1960)".
(www.historyofwar.org/articles/wars_malaya.html)

Lambert, T.. 2016. "A Brief History of Malaysia".
(localhistories.org/a-brief-history-of-malaysia)

Leinbach, T. R. 2008. "Singapore". Encyclopaedia Britannica, Chicago, AS.

Lockard, C. A.. 2008. "Malaysia". Encyclopaedia Britannica, Chicago, AS.

Luscombe, S.. "North Borneo - Brief History".
(www.britishempire.co.uk/maproom/northborneo.htm)

Osman, S.. 2013. "The dispute over Sabah".
(www.straitstimes.com/singapore/the-dispute-over-sabah)

M.J.. 2015. "How Singapore gained its independence".
(www.economist.com/the-economist-explains/2015/03/22/how-singapore-gained-its-independence)

Peregrine, G.E.. 1824 - 1836. "British North Borneo Papers".
(archiveshub.ac.uk/data/gb102-ms283792)