Bendera Perancis & etnis Kanak yang berkibar secara berdampingan. (express.co.uk)

Jika kita melihat peta Australia, maka kita dapat melihat kalau di sebelah timur Australia, terdapat suatu gugus kepulauan kecil yang bernama Kaledonia Baru (Nouvelle-Calédonie; New Caledonia). Tidak seperti Australia yang berstatus sebagai negara berdaulat kendati masih mengakui ratu Inggris sebagai kepala negaranya, Kaledonia Baru berstatus sebagai wilayah seberang lautan milik Perancis. Itulah sebabnya Kaledonia Baru menggunakan bendera Perancis sebagai salah satu bendera resminya. Dalam hal politik, Kaledonia Baru juga memiliki wakil di parlemen nasional Perancis.

Dengan melihat status politik yang dimiliki Kaledonia Baru & lokasinya yang jauh dari Perancis, sebagian dari kita mungkin bakal bertanya-tanya. Mengapa Kaledonia Baru tidak sekalian menjadi negara merdeka saja? Kenyataannya, daerah yang bersangkutan memang bakal menentukan status politik terbarunya dalam waktu dekat.

Pada bulan November 2018 mendatang, kepulauan ini bakal menggelar referendum kemerdekaan. Dan untuk memahami lika-liku perjalanan kepulauan tropis tersebut dalam mengupayakan kemerdekaannya, ada baiknya kita menengok sejarah singkat kepulauan yang bersangkutan.

Kaledonia Baru pertama kali dijamah oleh orang Eropa pada tahun 1774. Tepatnya oleh rombongan pelaut Inggris yang dipimpin oleh James Cook. Cook pulalah yang memberikan nama "Kaledonia Baru" untuk kepulauan yang bersangkutan, di mana nama "Kaledonia" merupakan nama yang digunakan oleh orang Romawi untuk menyebut Pulau Britania bagian utara (wilayah Skotlandia sekarang).

Kendati Inggris adalah bangsa Eropa pertama yang menemukan Kaledonia Baru, Perancis-lah negara pertama yang mengklaim kepulauan tersebut sebagai wilayah miliknya pada tahun 1853. Kaledonia Baru awalnya sekedar dimanfaatkan oleh Perancis untuk membuang tahanannya di tempat yang terpencil & jauh dari negara induk.

Namun menyusul ditemukannya kandungan nikel - sejenis logam yang lebih kuat dari besi - di kepulauan tersebut pada tahun 1864, Kaledonia Baru secara berangsur-angsur berubah menjadi daerah yang memiliki nilai ekonomi penting bagi Perancis. Supaya bisa mendapatkan tenaga kerja yang cukup untuk mengelola pertambangan nikel, Perancis kemudian mengimpor tenaga kerja dari Asia Tenggara & pulau-pulau Pasifik lainnya.

Peta lokasi Kaledonia Baru. (newcaledoniaa.weebly.com)

MELETUSNYA PEMBERONTAKAN

Semakin menggeliatnya industri pertambangan di Kaledonia Baru di sisi lain mengundang rasa tidak suka dari warga pribumi etnis Kanak. Pasalnya demi memberikan jalan bagi para pengelola tambang, pemerintah kolonial Perancis melakukan penggurusan & pemindahan paksa kepada warga Kanak. Warga etnis Kanak juga merasa geram karena hewan-hewan ternak yang dipelihara oleh kaum pendatang memakan tanaman lokal yang selama ini digunakan oleh warga etnis Kanak untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

Kombinasi dari hal-hal tadi lantas menjadi penyebab dari timbulnya pemberontakan oleh warga etnis Kanak pada tahun 1878. Untuk meredam pemberontakan tersebut, pasukan Perancis lantas menerapkan taktik bumi hangus dengan cara membakar perkampungan & hasil panen milik warga yang dicurigai terlibat pemberontakan. Sementara milisi pemberontak yang berhasil ditangkap oleh aparat Perancis dijatuhi dengan hukuman-hukuman berat seperti hukuman mati atau dibuang keluar pulau.

Seusai pemberontakan, kehidupan warga etnis Kanak menjadi kian berat. Mereka dipaksa meninggalkan lahan tinggalnya yang lama & diharuskan tinggal di tempat-tempat penampungan khusus. Kebijakan jam malam, larangan bepergian terlalu jauh, & kerja paksa juga diberlakukan kepada warga etnis Kanak. Jika semua itu masih belum cukup, warga etnis Kanak juga ditimpa bencana kematian massal akibat terjangkit wabah campak yang tanpa sengaja dibawa oleh kaum pendatang.

Memasuki tahun 1969, sebagai dampak atas meningkatnya nilai jual nikel, Kaledonia Baru kembali diserbu oleh gelombang migrasi warga asing yang ingin bekerja di sektor pertambangan. Begitu banyaknya warga asing yang menetap di Kaledonia Baru sehingga kini warga etnis Kanak tidak lagi menjadi golongan mayoritas di tanah airnya sendiri.

Berdasarkan artikel keluaran tahun 1987, etnis Kanak hanya menyusun sekitar 43 persen dari jumlah total populasi Kaledonia Baru. Sementara sebanyak lebih dari 50 persen sisanya terdiri dari golongan imigran keturunan Eropa, India, & Polinesia (pulau-pulau Pasifik di luar Kaledonia Baru).

Sebagai upaya untuk memperbaiki nasib mereka tanpa harus mengangkat senjata, warga etnis Kanak pun kini mencoba menjajal jalur politik. Tokoh-tokoh Kanak berduyun-duyun bergabung dalam partai-partai politik yang dianggap bisa mengakomodasi kepentingan mereka. Tahun 1984, partai-partai politik tadi mendeklarasikan berdirinya aliansi politik yang bernama "Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste" (FLNKS; Front Pembebasan Nasional Sosialis & Kanak) dengan tujuan menjadikan Kaledonia Baru sebagai negara merdeka yang dikelola oleh orang Kanak.

Massa simpatisan FLNKS yang sedang mengikuti parade. (radionz.co.nz)

REFERENDUM KEMERDEKAAN PERDANA

Tahun 1987, momen yang sebenarnya bisa menjadi peluang besar untuk mewujudkan cita-cita FLNKS akhirnya tiba. Di tahun tersebut, pemerintah Perancis menggelar referendum kemerdekaaan untuk Kaledonia Baru.

Alih-alih merasa antusias & turut berpartisipasi, FLNKS justru menyerukan kepada para pengikutnya untuk memboikot referendum tersebut. Pasalnya golongan keturunan imigran selaku golongan mayoritas pada umumnya lebih suka jika Kaledonia Baru tetap menjadi bagian dari Perancis, sehingga peluang Kaledonia Baru untuk mendapatkan kemerdekaan lewat jalur referendum amatlah tipis.

FLNKS sendiri sebenarnya tidak benar-benar menolak opsi referendum. Mereka sempat mengusulkan agar hanya golongan imigran generasi pertama yang diperbolehkan ikut serta dalam referendum. Namun karena usulan tersebut tidak dikabulkan, FLNKS lantas meminta supaya para pendukungnya tidak ikut serta dalam referendum.

Akibat seruan dari FLNKS tersebut, hanya sekitar 50 persen warga Kaledonia Baru yang cukup umur yang berpartisipasi dalam referendum tersebut. Kendati demikian, hasil dari referendum tersebut tetap dinyatakan sah oleh pihak Perancis. Referendum itu sendiri dimenangkan oleh golongan penentang kemerdekaan Kaledonia Baru dengan perolehan suara mencapai 98 persen.

Gagal mendapatkan kemerdekaan lewat jalur referendum, sejumlah pendukung kemerdekaan Kaledonia Baru lantas nekat beralih ke jalur radikal. Pada bulan April 1988, sejumlah milisi separatis di Pulau Ouvea menculik 23 warga negara Perancis & menjadikan mereka sebagai sandera supaya pemerintah Perancis bersedia memberikan kemerdekaan kepada Kaledonia Baru.

Alih-alih menuruti tuntutan para penculik, pemerintah Perancis memilih untuk menerjunkan pasukannya pada bulan Mei untuk membebaskan para sandera. Operasi tersebut berjalan sesuai rencana & seluruh sandera berhasil dibebaskan dalam kondisi hidup-hidup.

Pasca peristiwa penculikan tersebut, faksi-faksi dalam pemerintahan daerah Kaledonia Baru kemudian terlibat perundingan dengan difasilitasi oleh Perancis. Hasilnya, pada bulan Juni 1988 pihak-pihak yang terlibat dalam perundingan berhasil meraih kesepakatan dalam wujud Perjanjian Matignon (Matignon adalah nama dari hotel tempat diselenggarakannya perundingan).

Berdasarkan perjanjian ini, kubu pendukung kemerdekaan berjanji kalau pihaknya tidak akan mengungkit isu kemerdekaan hingga 10 tahun ke depan. Sebagai gantinya, para pelaku penyanderaan di Ouvea mendapatkan pengampunan hukum & Perancis bakal mengucurkan dana bantuan untuk keperluan modernisasi Kaledonia Baru.

Suasana pasca diresmikannya Kesepakatan Noumea. (la1ere.francetvinfo.fr)

Perjanjian Matignon sempat terancam batal dijalankan karena tidak semua anggota FLNKS mendukung perjanjian tersebut. Sebagian dari mereka hanya menginginkan kemerdekaan sebagai harga mati. Ketika para sesama anggota FLNKS tidak bisa menemukan kata sepakat, konflik antar sesama etnis Kanak pun menjadi tak terhindarkan.

Pada tanggal 4 Mei 1989, Jean-Marie Tjibaou - pemimpin FLNKS yang ikut terlibat dalam peresmian Perjanjian Matignon - tewas ditembak oleh Djoubelly Wea, yang tewas tak lama berselang usai dibunuh oleh pengawal Tjibaou. Beruntung bagi Perancis, tewasnya Tjibaou tidak sampai berbuntut panjang & Perjanjian Matignon tetap bisa dijalankan sesuai rencana awal.

Satu dekade berlalu, sebuah perjanjian baru kembali dirumuskan untuk menggantikan Perjanjian Matignon. Perjanjian baru ini bernama Kesepakatan Noumea & ditandatangani pada bulan Mei 1998 di Noumea (ibukota Kaledonia Baru). Salah satu poin terpenting dari kesepakatan ini adalah referendum kemerdekaan harus kembali digelar selambat-lambatnya pada tahun 2018.

Referendum yang dimaksud itu sendiri rencananya bakal digelar pada tanggal 4 November 2018 mendatang. Apapun hasil referendum kelak, semoga hasil referendum tersebut dapat diterima semua pihak & menjadi solusi terbaik bagi masa depan Kaledonia Baru.  -  © Rep. Eusosialis Tawon



BIODATA

Nama resmi : Territoire de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances
Tahun aktif : 1853 - sekarang
Ibukota : Noumea
Bentuk pemerintahan : teritori seberang lautan Perancis
Luas wilayah : 18.576 km persegi
Mata uang : franc CFP
Bahasa nasional : Perancis



REFERENSI

 - . 2008. "Caledonia." Encyclopaedia Britannica, Chicago, AS.

AustLII. 2002. "Noumea Accord".
(www7.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/journals/AILR/2002/17.html)

BBC. 2018. "New Caledonia profile".
(www.bbc.com/news/world-asia-pacific-16740838)

Fineman, M.. 1988. "15 Melanesians Killed in New Caledonia Assault : Bloody Rescue From 'Sacred' Cave Told".
(articles.latimes.com/1988-05-06/news/mn-2981_1_sacred-cave)

Markham, J.M.. 1987. "New Caledonia Votes to Remain French Territory".
(www.nytimes.com/1987/09/14/world/new-caledonia-votes-to-remain-french-territory.html)

Shineberg, D.L.. 2008. "New Caledonia." Encyclopaedia Britannica, Chicago, AS.

Stanley, D.. "New Caledonia Travel Guide - Geography".
(newcaledonia.southpacific.org/newcaledonia/geography.html)

Stanley, D.. "New Caledonia Travel Guide - The Matignon Accords".
(newcaledonia.southpacific.org/newcaledonia/matignon.html)

Y. Murray-Atfield & L. Beldi. 2018. "New Caledonia: What you need to know about the French territory's independence referendum".
(www.abc.net.au/news/2018-05-04/why-does-new-caledonia-want-to-break-away-from-france/9722962)