Bendera negara bantustan Ciskei. (Sannita / wikipedia.org)

Jika bicara soal sejarah Afrika Selatan (Afsel), maka kata "apartheid" seketika bakal muncul di benak banyak orang. Wajar-wajar saja karena dalam perjalanan sejarahnya, Afsel memang pernah menerapkan sistem apartheid selama puluhan tahun lamanya. Sistem tersebut sekarang dipandang sebagai sistem yang rasis & kontroversial karena menganggap kalau golongan kulit putih lebih tinggi derajatnya dibandingkan golongan lainnya.

Dampak lain dari berlangsungnya sistem apartheid adalah munculnya wilayah-wilayah yang bernama "bantustan". Bantustan adalah sebutan untuk daerah khusus kaum kulit hitam yang pernah didirikan oleh pemerintah Afsel di masa apartheid. Nama "bantustan" berasal dari kata "Bantu" (sebutan untuk kelompok suku kulit hitam yang mendiami Benua Afrika bagian selatan) serta "stan" (kata dalam bahasa Persia yang berarti "negeri").

Ada beberapa bantustan yang pernah didirikan oleh pemerintah Afsel, di mana sebagian di antaranya sempat memerdekakan diri dari Afsel. Layaknya sistem apartheid, bantustan juga dipandang secara negatif oleh pihak-pihak di luar Afsel karena bantustan dipandang sebagai cara untuk mengucilkan golongan kulit hitam di tanah airnya sendiri. Saat sistem apartheid akhirnya ditinggalkan, pemerintah Afsel membubarkan bantustan & golongan kulit hitam kini bisa tinggal di seluruh wilayah Afsel secara leluasa.



SEKILAS TENTANG SISTEM APARTHEID

Kawasan Afsel sudah sejak lama menjadi incaran bangsa Eropa berkat lokasinya yang strategis. Sebelum Terusan Suez dibangun, jalur pelayaran antara Eropa & Asia harus melintasi ujung selatan Benua Afrika. Dalam perkembangannya, jumlah orang kulit Eropa yang bermigrasi ke Afsel semakin banyak setelah cadangan emas & berlian dalam jumlah besar ditemukan di Afsel.

Sejak permulaan abad ke-19, Inggris menjadi negara paling dominan di Afsel. Tahun 1910, Inggris menyatukan daerah-daerah koloninya di Afsel menjadi "Serikat Afrika Selatan" (Union of South Africa). Serikat Afsel menerima otonomi yang semakin lama semakin luas sebelum akhirnya benar-benar menjadi negara republik yang merdeka pada tahun 1961.

Peta Afrika Selatan. (operationworld.org)

Jika dibandingkan dengan golongan pribumi kulit hitam yang sudah lebih dulu tinggal di Afsel, golongan kulit putih aslinya hanyalah golongan minoritas jika ditinjau dari segi jumlah. Meskipun begitu, karena yang berhak mengikuti pemilu & menjadi anggota parlemen hanyalah golongan kulit putih, pemerintahan Afsel pun selalu dikuasai oleh orang-orang kulit putih.

Tahun 1948, National Party (NP; Partai Nasional) berhasil memenangkan pemilu di Afsel. Di bawah kepemimpinan NP inilah, sistem apartheid mulai diberlakukan. Secara singkat, apartheid bisa dideskripsikan sebagai upaya untuk memisahkan golongan kulit putih dari golongan lainnya. Kata "apartheid" sendiri dalam bahasa Afrikaan berarti "pemisahan".

Sebelum NP memenangkan pemilu di tahun 1948, kebijakan-kebijakan berbau diskriminatif memang sudah lama diberlakukan di wilayah Afsel. Misalnya soal larangan bagi golongan kulit hitam untuk memiliki tanah di wilayah tertentu. Namun sejak NP berkuasa, peraturan-peraturan yang membatasi hak-hak golongan kulit hitam jumlahnya semakin banyak & semakin menjangkau segala bidang.

Pada tahun 1949 contohnya, pemerintah Afsel mengeluarkan peraturan yang melarang orang kulit putih menikah dengan orang kulit hitam (Prohibiton of Mixed Marriage Act).  Setahun kemudian, pemerintah Afsel secara resmi membagi penduduk Afsel menjadi 3 golongan berdasarkan warna kulitnya : golongan kulit putih (white), kulit hitam (black), & golongan campuran serta keturunan Asia (coloured).

Tahun 1953, pemerintah Afsel melarang orang-orang kulit hitam & campuran untuk menggunakan fasilitas umum yang dikhususkan untuk golongan kulit putih. Peraturan-peraturan tambahan juga dikeluarkan pada tahun yang sama untuk mencegah golongan kulit hitam menggelar aksi protes & menempuh sistem pendidikan yang setara dengan golongan kulit putih.

Papan informasi mengenai kawasan khusus kulit putih di masa apartheid. (Keystone / thoughtco.com)

LATAR BELAKANG PENDIRIAN BANTUSTAN

Sudah dijelaskan sebelumnya kalau golongan kulit hitam merupakan golongan mayoritas di Afsel. Jumlah orang kulit hitam di Afsel dilaporkan mencapai 75 persen dari total populasi Afsel. Golongan kulit putih di lain pihak jumlahnya hanya sekitar 13 persen. Jumlah sisanya merupakan gabungan dari golongan campuran antara kulit & hitam putih, serta golongan keturunan imigran India.

Golongan kulit hitam Afsel sendiri bukanlah golongan yang seragam, melainkan terdiri dari beraneka ragam suku seperti Zulu, Xhosa, Khoisan, Ndebele, Sotho, Shangaan, & Venda. Dari sekian banyak suku kulit hitam yang mendiami Afsel, Zulu & Xhosa adalah 2 suku kulit hitam dengan jumlah terbanyak.

Meskipun pemerintah apartheid Afsel berkomitmen untuk membatasi interaksi antara golongan kulit putih & hitam, pemerintah apartheid Afsel tetap membutuhkan keberadaan orang-orang kulit hitam untuk diberdayakan sebagai buruh kasar dengan upah yang murah. Atas pertimbangan itulah, pemerintah Afsel pun memutuskan untuk mendirikan negara khusus kulit hitam yang bernama "bantustan".

Dengan mendirikan bantustan, pemerintah Afsel tidak perlu lagi bertanggung jawab atas hak-hak penduduk kulit hitam karena hak-hak mereka kini ditanggung oleh pemerintah bantustan. Warga kulit hitam akan pergi ke wilayah Afsel untuk bekerja, namun akan kembali lagi ke bantustan setiap kali sudah selesai bekerja.

Tujuan lain pendirian bantustan adalah untuk menguasai lahan-lahan strategis yang sebelumnya ditempati oleh orang-orang kulit hitam. Setelah orang-orang kulit hitam yang mendiami suatu wilayah dipindahkan ke bantustan, lahan yang mereka tinggalkan bisa ganti ditempati oleh orang-orang kulit putih.

Peta Afrika Selatan & bantustan.

Ada 10 bantustan yang pernah didirikan oleh pemerintah Afsel di wilayah intinya (wilayah Afsel pada waktu itu juga mencakup Afrika Barat Daya / Namibia). Pendirian bantustan didasarkan pada suku / etnis mayoritas yang mendiami masing-masing wilayah bantustan. Masing-masing bantustan diberikan otonomi luas & bahkan diperbolehkan untuk memerdekakan diri oleh pemerintah Afsel.

Meskipun pendirian bantustan nampak seperti sikap murah hati dari rezim apartheid Afsel, realita di lapangan tidaklah seindah kelihatannya. Kendati orang kulit hitam Afsel populasinya mencapai 75 persen, jumlah wilayah Afsel yang dijadikan bantustan justru hanya mencakup 13 persen dari luas total wilayah Afsel.

Bantustan juga tidak dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas modern yang memadai, sehingga pemerintah bantustan menjadi amat bergantung pada kucuran dana subsidi dari pemerintah Afsel. Namun pemberian dana subsidi kepada bantustan tidak banyak berpengaruh pada meningkatnya taraf hidup penduduk bantustan. Pasalnya banyak pejabat tinggi di bantustan yang mengkorupsi dana subsidi untuk memperkaya dirinya sendiri.



SEJARAH BANTUSTAN

Awal Mula

Embrio dari bantustan sudah ada sejak permulaan abad ke-20. Berdasarkan Undang-Undang Pertanahan (Land Act) yang diresmikan pada tahun 1913, orang-orang kulit hitam hanya boleh memiliki tanah di wilayah-wilayah tertentu yang luas totalnya hanya sekitar 7 persen dari total luas wilayah Afsel. Wilayah khusus kaum kulit hitam tersebut dikenal dengan sebutan wilayah cagar (reserve).

Tahun 1936, luas wilayah cagar bertambah menjadi 13 persen dari total luas wilayah Afsel. Namun karena jumlah penduduk kulit hitam Afrika jauh lebih banyak dibandingkan kulit putih, penambahan luas wilayah cagar tersebut tetap membawa dampak negatif lebih banyak bagi penduduk kulit hitam. Setahun kemudian, orang kulit hitam secara resmi dilarang memiliki tanah di kawasan perkotaan.

Aksi protes menentang apartheid di Johannesburg. (Popperfoto / history.com)

Kombinasi dari kebijakan tadi & keluarnya kebijakan-kebijakan baru yang bersifat diskriminatif jelas menimbulkan rasa tidak suka dari golongan kulit hitam. Dampaknya, aksi-aksi pembangkangan oleh kaum kulit hitam pun mulai bermunculan. Organisasi-organisasi politik seperti African National Congress (ANC; Kongres Nasional Afrika) & Pan-Africanist Congress (PAC; Kongres Pan-Afrika) muncul sebagai wadah perlawanan kaum kulit hitam.

Selain mendapat perlawanan dari dalam negeri, Afsel juga mendapat tekanan dari dunia internasional karena sistem apartheid mereka dianggap tidak ada bedanya dengan penindasan. Maka, dengan dalih memberikan kebebasan bagi kaum kulit hitam untuk mengelola wilayahnya secara mandiri, pemerintah Afsel pada tahun 1959 meresmikan Undang-Undang Pemerintahan Mandiri Bantu (Bantu Self-Government Act).

Keluarnya undang-undang tadi sekaligus menandai lahirnya bantustan sebagai wilayah resmi yang memiliki badan pemerintahannya sendiri. Masing-masing bantustan memiliki sistem pemerintahan yang berbeda satu sama lain karena menyesuaikan hukum adat yang dianut oleh masing-masing suku. Karena alasan itu pulalah, yang dipercaya untuk menjadi pemimpin bantustan adalah kepala-kepala suku setempat.


Riwayat Bantustan

Ada 10 bantustan yang pernah didirikan oleh rezim apartheid Afsel. Berikut ini adalah kesepuluh bantustan tersebut beserta suku-suku utamanya :
-  Bophutatswana (bantustan khusus suku Tswana)
-  Ciskei (Xhosa)
-  Transkei (Xhosa)
-  Venda (Venda)
-  Qwaqwa (Sotho)
-  Gazankulu (Tsonga)
-  Kwazulu (Zulu)
-  Kwandebele (Ndebele)
-  Lebowa (Sotho)
-  Kangwane (Swazi)

Peta negara-negara bantustan.

Tidak semua golongan kulit hitam Afsel tinggal di bantustan. Dari sekian banyak orang kulit hitam yang mendiami wilayah Afsel & bantustan, hanya 1/3 di antaranya yang tinggal di bantustan. Sebanyak 2/3 sisanya tetap tinggal di wilayah apartheid Afsel karena lapangan pekerjaan lebih banyak tersedia di wilayah Afsel.

Supaya golongan kulit hitam bisa tinggal di wilayah Afsel tanpa melanggar hukum, mereka memiliki kontrak kerja khusus dengan perusahaan yang memperkerjakan mereka. Namun jika mereka dipecat atau kontrak kerjanya tidak diperpanjang, mereka tidak boleh lagi tinggal di Afsel & harus pindah ke bantustan.

Bantustan mulai didirikan pada dekade 1960-an alias tidak lama setelah UU Pemerintahan Mandiri Bantu diresmikan. Sejak periode yang sama, aparat Afsel juga melakukan penyisiran di wilayah-wilayah di luar bantustan. Jika ada keluarga-keluarga kulit hitam yang ketahuan masih tinggal di luar bantustan, mereka akan dipindahkan ke bantustan secara paksa. Tanpa peduli apakah mereka sudah mendiami tanah tersebut selama beberapa generasi.

Tahun 1970, pemerintah Afsel meresmikan UU Kewarganegaraa Tanah Air Bantu (Bantu Homelands Citizenship Act). Berdasarkan peraturan ini, penduduk bantustan tidak lagi diakui sebagai warga negara Afsel sehingga pemerintah Afsel tidak lagi berkewajiban memenuhi hak-hak dasar mereka.

Sejak periode ini pulalah, wacana supaya bantustan segera menjadi negara merdeka kian menguat. Namun penolakan langsung timbul dari sejumlah bantustan karena sebagai wilayah yang masih sangat bergantung pada Afsel secara finansial, mereka merasa tidak memiliki fasilitas penunjang yang cukup untuk beroperasi sebagai negara merdeka. Kwazulu adalah salah satu bantustan yang paling ngotot menolak tawaran kemerdekaan.

Di lain pihak, tokoh-tokoh bantustan yang mendukung ide kemerdekaan juga tidak bisa sepakat mengenai apakah bantustan bakal merdeka sebagai negara federasi / sebagai negara-negara yang terpisah. Pada tahun 1973 misalnya, sebanyak 8 pemimpin bantustan melakukan pertemuan di Umtata, Transkei, untuk membahas wacana pendirian federasi bantustan. Namun pertemuan tersebut berakhir tanpa hasil.

Suasana di pemukiman kumuh bantustan. (Espresso Stalinist / allthatsinteresting.com)

Gagalnya wacana pendirian federasi lantas membuat masing-masing bantustan menempuh jalannya sendiri-sendiri. Tahun 1976, Transkei menjadi bantustan pertama yang memproklamasikan dirinya sebagai negara merdeka. Munculnya Transkei sebagai negara merdeka lalu diikuti dengan bantustan-bantustan lainnya seperti Bophuthatswana (1977), Venda (1979), & Ciskei (1981).

Pemerintah Afsel langsung mengakui kemerdekaan bantustan-bantustan tadi. Namun respon yang jauh berbeda ditunjukkan oleh dunia internasional. Dalam Sidang Umum PBB, negara-negara anggota PBB beramai-ramai menolak mengakui kemerdekaan bantustan. Penolakan itu sendiri muncul karena mengakui bantustan dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap praktik apartheid yang dilakukan oleh pemerintah Afsel.


Bantustan di Tahun-Tahun Terakhirnya

Tahun 1986 & 1987, pasukan Transkei beberapa kali melakukan invasi ke wilayah Ciskei dengan maksud menjadikan Ciskei berada di bawah kendalinya. Namun upaya penyatuan tersebut pada akhirnya gagal terwujud & kedua bantustan tadi tetap beroperasi sebagai kedua negara yang terpisah.

Masalah bagi Ciskei ternyata belum berhenti sampai di sana. Pada tahun 1990, sejumlah tentara Ciskei yang dipimpin oleh Oupa Gqozo melakukan kudeta saat Lennox Sebe - pemimpin Ciskei - sedang berada di Taiwan. Di Venda, sejumlah tentara setempat yang dipimpin oleh Gabriel Ramushwana juga melakukan kudeta pada tahun 1990.

Ciskei & Venda bukanlah satu-satunya bantustan yang dilanda kudeta. Pada tahun 1988, terjadi percobaan kudeta oleh sejumlah tentara Bophuthatswana yang ingin mengubah Bophuthatswana menjadi negara merdeka, namun kudeta tersebut berakhir dengan kegagalan. Dua tahun berselang, giliran Transkei yang dilanda percobaan kudeta, namun upaya kudeta tersebut juga berhasil digagalkan.

Sementara itu di Afsel, menguatnya tekanan dari dalam & luar negeri menyebabkan pemerintah Afsel akhirnya melunak. Mereka membebaskan sejumlah tahanan politik & mulai meninggalkan sistem apartheid secara bertahap.

Puncaknya adalah ketika pada tahun 1994, Afsel menggelar pemilu yang turut diikuti oleh golongan kulit hitam. Dalam pemilu tersebut, tokoh kulit hitam Nelson Mandela berhasil terpilih sebagai presiden Afsel.

Nelson Mandela (kanan). (cmcclelland1526 / pinterest.com)

Berakhirnya sistem apartheid di Afsel lantas diikuti dengan masuknya kembali bantustan-bantustan ke dalam wilayah Afsel. Namun ternyata tidak semua pemimpin bantustan bersedia untuk kembali bergabung dengan Afsel. Gqozo selaku pemimpin Ciskei menolak membiarkan Ciskei kembali melebur dengan Afsel.

Penolakan yang ditunjukkan oleh Gqozo menyebabkan kaum pekerja & polisi di Ciskei beramai-ramai melakukan aksi mogok. Merasa tidak punya pilihan lain, Gqozo pun terpaksa mengundurkan diri. Dengan mundurnya Gqozo, tidak ada lagi halangan bagi Ciskei untuk kembali bergabung dengan Afsel. Pada tahun 1994, seluruh bantustan secara resmi dibubarkan & bekas wilayah bantustan sekarang menjadi wilayah Afsel.  -  © Rep. Eusosialis Tawon



REFERENSI

 - . 2008. "Apartheid". Encyclopaedia Britannica, Chicago, AS.

 - . 2008. "Bantustan". Encyclopaedia Britannica, Chicago, AS.

GlobalSecurity.org. "Bantustans".
(www.globalsecurity.org/military/world/rsa/bantustans.htm)

Human Rights Watch. 1991. "Ciskei: Ten Years on Human Rights and the Fiction of “Independence”".
(www.hrw.org/reports/1991/southafrica3/)

Online Etymology Dictionary. "- Stan".
(www.etymonline.com/word/-stan#etymonline_v_24346)

M. Hall, dkk.. 2008. "South Africa, history of". Encyclopaedia Britannica, Chicago, AS.

M. Pajula, dkk.. "Ethnic Groups".
(www.jyu.fi/viesti/verkkotuotanto/kp/sa/peop_ethnicgrps.shtml)

SAHO. "Apartheid Legislation 1850s-1970s".
(www.sahistory.org.za/article/apartheid-legislation-1850s-1970s)

SAHO. "The Homelands".
(www.sahistory.org.za/article/homelands)

Truth Commission. "The reincorporation of homelands".
(sabctrc.saha.org.za/reports/volume3/chapter6/subsection102.htm)

Wikipedia. "Ciskei".
(en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciskei&oldid=998678559)